Sayembara Salat Berjamaah: Sebuah Tinjauan Maqashid Syariah

Oleh Masyhari*

Salat wajib lima waktu yang dilakukan secara berjamaah merupakan ibadah yang utama di dalam agama Islam. Pahalanya dua puluh tujuh kali lipat dibandingkan salat sendirian. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Ahmad, “Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat.” Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, salat berjamaah di masjid juga memiliki keutamaan tersendiri, atas setiap langkah kaki menuju ke masjid, Allah akan menuliskan satu kebaikan, mengangkatnya satu derajat dan menghapus satu keburukan. Selain itu, gulita malam yang dilalui menuju masjid akan diganti oleh Allah dengan cahaya pada hari kiamat. Karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa salat berjamaah adalah ibadah yang utama.

Selain itu, salat berjamaah juga mengandung hikmah secara sosial. Wahbah az-Zuhaily menyebutkan beberapa hikmah salat berjamaah, diantaranya memperkuat persatuan dan kesatuan, saling mengenal dan tolong-menolong antara sesama muslim, serta menanamkan rasa cinta, kasih sayangdan rasa persaudaraan yang saling mengayomi. Semua dianggap sama di hadapanTuhan, tanpa memandang profesi ataupun strata sosial. Salat berjamaah juga dapatmendidik kedisiplinan dan mentaati aturan. Hanya saja, mayoritas pakar hukum Islam, termasuk Syafi’iyyah, berpendapat bahwa status hukum salat berjamaah antara sunnah  dan Fardhu kifayah. Sementara pendapat fardhu‘ain keluar dari kalangan tekstualis (Zhahiriyyah).

Melihat keutamaan salat berjamaah tersebut, pada Rabu 12 Februari 2014, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan membuat program yang cukup “nyleneh”, dan sekaligus menghebohkan, yaitu salat berjamaah berhadiah sepeda motor, mobil, bahkan umroh. Program ‘religius’ ini disinyalir sebagai bentuk motivasi bagi para penduduk muslim untuk berbondong-bondong ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah. TV one (13/2/2014) melansir sebuah data, bahwa untuk program ini telah dianggarkan dananya dalam APBD sebesar Rp 20 Miliar, dana yang sangat fantastis. Dana sebesar ini untuk hadiah ongkos naik haji dan umroh ke Tanah Suci bagi jamaah yang rajin dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara hadiah mobil dari uang pribadi Wali Kota dan sumbangan dari pengusaha yang simpatik terhadap program ini. Tak ayal, program yang ‘nyleneh’ ini pun kemudian menjadi polemik, khususnya di kalangan tokoh Islam. Pro-kontra di kalangan pun masyarakatpun tidak terelakkan.

Sebagian kalangan menganggap bahwa peraturan tersebut merupakan terobosan yang sangat baik dan patut diacungi jempol, bahkanwali kotanya pantas mendapatkan penghargaan. Dukungan dan apresiasi diberikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dukungan lain diberikan Habib Miqdad (RadarCirebon, 14/03/2014). Ini bisa dimaklumi, karena ia cenderung pada pendapatbahwa status hukum salat berjamaah fardhu ‘ain dan merupakan syiar Islamyang harus ditegakkan, bahkan pemerintah berhak memberikan hukuman bagi yangtidak melaksanakannya.

Sebaliknya, bagi sebagian kalangan, aturan ini dianggap sangat tidak bijak, tak ubahnya sebagai bentuk penghamburan uang. Tidak sepantasnya pihak pemerintah mengintervensi masalah ibadah yang sifatnya personal, antara manusia dengan Tuhannya. Apalagi, melihat penduduk Bengkulu khususnya, dan Indonesia umumnya yang sangat plural dalam beragama dan berkepercayaan. Ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kecemburuan dan memicu konflik antar umat-beragama, serta polemik di masyarakat. Lebih jauh lagi, melihat kondisi rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga, alangkah lebih tepat bila dana yang ada disalurkan kepada fakir miskin, baik secara konsumtif,maupun secara produktif, dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, masih banyak rakyat yang berpendidikan rendah, dan bahkan buta huruf. Sehingga, alangkah lebih bijak bila dana itu dialokasikan peningkatan pendidikan, dan untuk beasiswa bagi mereka, sehingga diharapkan akan menekan angka buta-huruf dan bahkan mencetak ribuan sarjana yang amat berdaya-gunadalam pembangunan bangsa. Bahkan, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta yang juga merupakan anggota pengurus MUI pusat, KH Ali Mustofa Ya’kub mengecam keras kebijakan ‘nyeleneh’ itu.

Tulisan ini tidak hendak membahas perdebatan antara para ulama terkait status hukum salat berjamaah, landasan hukumserta argumentasi yang mereka gunakan untuk mendukung dan menguatkan masing-masing pendapat. Semua ini bisa ditelaah di kitab-kitab fikih perbandingan mazhab hukum Islam. Tulisan ini ingin menyoroti dan menganalisa tentang ‘sayembara’ salat  berjamaah berhadiah tersebut dari perspektif maqashidasy-syari’ah dengan mempertimbangkan faktor mashlahatmafsadah, serta dampaknya (dzari’ah).

Maqashid syari’ah (maksud dan tujuan syariat) memiliki urgensitas yang amat besar dalam kodifikasi hukum Islam secara umum, dan secara khusus dalam gerakan ijtihad. Setiap ijtihad hukum Islam yang berpedoman pada teks-teks normatif, atau pembahasan permasalahan baru, haruslah berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan tersebut. Hal ini, karena sebuah hukum dan tata aturan pada umumnya, dan hukum Islam khususnya, tidak lahir dalam ruang yang kosong, ujug-ujug, tiba-tiba. Hukum ditetapkan dengan tujuan dan maksud yang hendak direalisasikan. Maksud dan tujuan di balik syari’at, secara umum, adalah dalam rangka mendatangkan kemaslahatan (jalb al-mashlahah), serta menolak segala bentuk kerusakan (daf’ al-mafsadah), baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka merealisasikan misi kemaslahatan umum, Allah menetapkan syariat dengan prinsip-prinsip kemudahan (al-taisir)dan menghindarkan kesempitan (raf’ al-haraj) dan kesulitan (‘adamal-masyaqqah) bagi hamba-Nya. Untuk itulah, Allah SWT mengutus NabiMuhammad sebagai rasul dengan membawa syariat untuk menjadi rahmat bagi semestaalam (rahmatan lil ‘alamin). Karena itu, setiap hukum yang dirumuskan bagi ajaran itu tentunya tidak boleh berakibat bencana dan kerusakan dalam seluruh sendi kehidupan.

Selain sebagai doktrin, maqashid asy-syari’ah juga menjadi metode penetapan hukum, kaca mata untuk membaca realitas, dan pisau analisa untuk membedah persoalan di sekitar kita, baik yang berhubungan dengan ibadah yang bersifat ritual, maupun yang bersifat sosial. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum, seorang mujtahid dengan tepat dapat menentukan hukum mana yang akan diterapkan kepada objek hukum itu. Untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kemaslahatan, pertimbangan kondisi, ruang dan waktu menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu, wajar bila Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui kondisi sosial umat manusia. Sehingga, ia menelorkan sebuah kaidah “layunkaru taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal (tidak dipungkiri, transformasi fatwa merupakan keniscayaan, disebabkan transformasi ruang, waktu dan keadaan)”.

Di dalam sebuah ibadah, termasuk salat, niat dan keikhlasan adalah faktor utama yang mempengaruhi sebuah ibadah diterima atau ditolak. Niatlah yang menentukan, sebuah kegiatan dinilai ibadah atau perbuatan biasa. Niat menempati rukun yang paling utama dalam setiap ibadah. Karena itu,tanpa niat, sebuah ibadah dianggap tidak sah. Umar Sulaiman al-Asyqar (348-349) di dalam “Maqashid al-Mukallafin fi Ma Yuta’abbad Rabb al-A”amin” menyatakan bahwa salat yang dilakukan karena mengharapkan rida Allah merupakan ibadah yang utama. Sebaliknya, salat yang dilakukan agar meraih kemuliaan dan pujian manusia akan sia-sia, bahkan merupakan perbuatan yang amat tercela.

Dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab, “Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya. Siapa yang hijrah karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya akan sampai pada Allah dan Rasul-NyaNamun,siapa yang hijrah karena dunia yang ingain diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya [hanya] sampai pada yang diinginkannya.” Sebuah ibadah, sudah seharusnya dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah swt, mengharapkan rida dan pahala akhirat dari-Nya, bukan karena tujuan yang lainnya, apalagi tujuan yang bersifat duniawi. Karena itu, segala bentuk ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, melainkan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia (riya’), hadiah mobil, naik pangkat, mendapatkan bonus, dan agar-agar yang lainnya, bukankarena Allah swt, sia-sialah ibadahnya, dan bahkan bisa menyebabkan kesyirikan, karena beribadah bukan karena Allah. Dan kesyirikan -na’udzu billah-merupakan dosa yang teramat besarMari simak firman Allah SWT berikut, “Waman yurid tsawabal akhirati nu’thihi minha, wa man yurid  tsawabad dunya nu’thihi minha, wama lahu fil akhirati min nashib” (Siapa yang menginginkan pahala akhirat, Kami beri, dan siapa yang menginginkan pahala dunia, Kami beri, tapi ia tidak akan mendapatkan bagian pahala akhirat).

Masyarakat yang tadinya tidak giat berjamaah di masjid, pada akhirnya ‘terpaksa’ berbondong-bondong mendatangi masjid untuk salat berjamaah, karena iming-iming hadiah berupa mobil, motor, dan lain sebagainya. Secara kasat mata, fenomena ini tampat baik dan “islami”. Namun,bila diamati secara mendalam, ternyata jauh panggang dari apinya. Niat ibadah yang semestinya karena Allah swt pun bisa berubah, karena hadiah. Memang, niat adalah persoalan hati. Tiada yang mengetahui isi hati seseorang selain dia sendiri dan Allah swt. Akan tetapi, dengan adanya iming-iming ini, niat itupun berpotensi besar untuk berubah, menjadi karena hadiah dunia, dan sia-sialah salat berjamaahnya. Alih-alih dapat pahala dua puluh tujuh kali lipat, diterima pun sudah luar biasa. Semoga saja tidak mendapatkan siksa karena riya’ danmenyekutukan Allah swt. Na’udzu billah.Selain itu, seorang pemimpin hendaknya membuat keputusan berdasarkan prinsip prioritas (fiqh al-aulawiyat).Bukanlah lebih baik bila dana yang ada dipergunakan untuk program yang berdaya-guna untuk kesejahteraan sosial. Lebih-lebih di daerah dengan pluralitas keagamaan. Kegiatan yang hanya mementingkan satu umat penganut agama tertentu, bisa menyebabkan kecemburuan dari penganut agama lainnya. Meskipun penganut Islam merupakan mayoritas, namun di negara yang demokratis, hendaknya minoritas juga diperhatikan. Dan, benar adanya, program ini ternyata menuai ‘protes’ dari tokoh agama Hindu Anak Agung Nyoman Sri Kusuma. Keberatan disampaikannya langsung kepada Direktur Jendral (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam Kemenag RI Prof. DR. H. Abdul Jamil, MA dalam acara temu tokoh lintas Agama se-Provinsi Bengkulu (28/2) di Hotel Santika Bengkulu, sebagaimana dilansir oleh Harianrakyatbengkulu.com, 1/3/2014.

Tidak dipungkiri, salat berjamaah, memang memiliki kemaslahatan yang amat besar, baik secara ukhrawi maupun sosial. Namun, bila ternyata dengan pemberian hadiah, iming-iming hadiah bisa berpotensi (dzari’ah) besar untuk merusak niat seseorang, maka ia menjadi sebuah bencana  (mafsadah). Dan, segala pintu yang berpotensi mengakibatkan masuknya kerusakan haruslah ditutup (sadd dzari’ah). Ini sejalah dengan kaidah “dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalbal-mashlahah (mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan)”. Salat berjamaah yang awalnya sangat utama dan bernilai pahala yangamat besar, tapi karena berhadiah sehingga mengakibatkan mafsadah, maka salat berjamaah model semacam ini bisa jadi makruh dan bahkan haram. Niat yang benar hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang salah. Meminjam istilah Pegadaian, “menyelesikan masalah tanpa masalah”. Wallahu a’lam.

* Penulis adalah Alumni Fakultas Syariah LIPIA Jakarta (2011) dan PKU Kemenag RI bidang Ushul Fikih bekerja sama dengan PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon Prodi Perdata Islam (2014), kini sebagai Dosen STAI Cirebon. 

News Feed