by

Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh: Siti Nur Amanah

Dosen Ekonomi Syariah, STAI Cirebon

amanahsinur@gmail.com


Abstrak

Bahasan tentang riba selalu menjadi perdebatan dalam ekonomi islam. Hal ini terlihat dari pembahasan mengenai riba yang mewarnai konstalasi pemikiran umat Islam yang tidak pernah ada habisnya terjadi dimasyarakat. Perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi muamalah yang dilakukan manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Untuk itu, tulisan ini menganalisis persoalan riba dalam perspektif ekonomi Islam, dan menawarkan solusi sistem bagi hasil (profit sharing) sebagai alternatif pengganti sistem bunga dalam transaksi muamalah syariah.

Kata kunci: Riba, Bunga Bank, Ekonomi Islam

  1. Pendahuluan

Dalam bingkai ajaran Islam, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari’at Islam. Allah telah menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba (www.ejournal.stainpamekasan.ac.id)

Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor. tidak dapat dinafikkan bahwa dalam jual beli juga sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangkan timbangan atau dalam takaran (www.ejournal.stainpamekasan.ac.id)

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Buhūsu fi al-Ribā menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram (www.ejournal.stainpamekasan.ac.id).

Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang pihutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga yang merupakan riba nasi’ah secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian (https: p3m.stainkudus.ac.id).

Tulisan ini akan mengupas persoalan riba dalam persepektif Islam. Pembahasannya meliputi definisi riba, konsep bunga dalam perspektif ekonomi, teori tentang pembenaran pengembalian bunga dan akhir pembahasan tulisan ini menawarkan solusi sistem bagi hasil (profit sharing) sebagai alternatif pengganti sistem bunga atau riba.

  1. Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, menurut Abdullah Saeed dalam (Muhammad syafii Antonio, 2001:37) secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pemberian tambahan dari harga pokok atau modal secara bathil. Sejalan dengan arti riba dalam segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno yang menyatakan sebagai berikut; arba fulan ‘ala fulan idza azada ‘alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbu ma a’thaythum min syai’in lita’khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan). (Khoiruddin Nasution, 1996:37).

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namum secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam- meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (Muhammad syafii Antonio, 2001:37)

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil…”(QS. An-Nisaa:29)

Dalam kaitannya dengan pengertian al-bathil dalam ayat tersebut, Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan: “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi  hasil proyek. Dalam transaki sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat  sewa yang dinikmati, termasuk menurutnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti   menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli juga membayar harga atas imbalan harga yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi  hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat (Muhammad syafii Antonio, 2001:37-38).

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu  penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu  yang berjalan selama proses pinjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap  penggunaan kesempatan tersebut. Anwar Iqbal Quraesyi dalam (Muhammad syafii Antonio, 2001:38).

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya denga riba, yaitu sebagai berikut: (1). Menghidarkan diri dari “kemalasan ilmiah” yang cenderung pragmatis dan  mengatakan bahwa praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan Yahudi sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat islam. Para ulama tinggal membubuhkan stempel saja, (2). Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti firman Allah SWT : “Dan, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan  Rasul-Nya telah menetapkan suatu  ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka…” (QS. Al-Ahzab:36), dan (3). Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT tidaklah sekali- kali melarang suatu mekanisme kecuali ada kezaliman didalamnya (Muhammad Syafii Antonio, 2001:68-69).

  1. Teori Abstinence

Diantara alasan  yang dikemukakan untuk pembenaran pengembalian bunga menurut Sa’ad A.S dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:69) adalah alasan abstinence. Pelopor teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (abstinence), ia menangguhkan keinginanya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamnya. Ini sama halnya ia membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan.

Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri? Kenyataannya, kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apa pun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut. Disamping itu, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga abstinence. Kalaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemilik uang dan pengguna tersebut?

Dalam tinjauan syariah, “unsur penundaan konsumsi” ataupun “penundaan investasi” tidak dapat dijadikan illat  penetapan hukum. Para ulama merumuskan, “salah satu syarat illat hukum (argumentasi hukum) adalah sifat yang jelas, zahir, tetap/ konsisten (Muhammad Syafii Antonio, 2001:70).

  1. Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang- barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan sebaginya yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak,dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukan kedalam kategori  tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.

Dalam disiplin ilmu ekonomi barat, kita sering kali mendapat rumus yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest:

dimana:

(r) K berarti rent untuk Kapital

(w) L berarti wage untuk Labour

(i) M berarti interest untuk Money

Rumus di atas menunjukan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest (bunga) padananya adalah uang. Secara ilmu ekonomi konvensioanal sekalipun, amatlah keliru bila kita menetapkan rent (sewa) untuk uang karena uang itu bukan asset tetap seperti rumah atau asset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan (Muhammad Syafii Antonio, 2001:70-71).

  1. Produktif- Konsumtif

Untuk pinjaman produktif, terdapat dua kemungkinan: memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditor menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminnjam? coba bayangkan, seandainya sipemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan  selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditor dibenarkan untuk mengambil bagiannya? Ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apa-apa.

Kreditor bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerja sama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil, M.N. Shiddiqi dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:71).

Di samping itu, si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan. Dalam islam, masing-masing tujuan telah ada “bab”nya. Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah qaradhul hasan atau pinjaman kebijakan. Seperti firman Allah swt dalam surah Al-hadiid:11 yang artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Al-Hadiid: 11).

Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya maka “bab”nya bisa sangat banyak, baik secara jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya sementara seluruh keuntungan diambil mitra serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada si Investor (Shiddiqi dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:71-72).

  1. Opportunity Cost

Para pelopor pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamnanya untuk  memperoleh keuntungan. Dengan demikian, waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Hal itu dijadikan alasan para penganut teori ini untuk menganggap bahwa kreditor berhak menikmati sebagian keuntungan peminjam. Menurut mereka, besar kecilnya keuntungan terkait langsung dengan besar-kecilnya waktu, padahal kreditor dianggap berhak mengenakan harga sesuai dengan lamanya pinjaman.

Pandangan ini, lagi-lagi, berbenturan dengan pertanyaan dasar, bagaimana kreditor dapat memastikan bahwa peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? Dasar apa yang membuatnya beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap sehingga ia merasa berhak meminta bagian keuntungan secara tetap pula? Bagaiman pula kreditor dapat menyakini bahwa peminjam akan selalu memperoleh keuntungan setiap bulan atau setiap tahun sehingga ia dianggap akan selalu mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun? Para pendukung teori bunga tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil dalam masalah ini, Shiddiqi dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:72).

  1. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai  daya untuk  menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga. M.N. Shiddiqi dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:73).

Akan tetapi benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunkanan seorang untuk berbisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tak selalu mneghasilkan nilai tambah. Dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal sering menipiskan keuntungan. Dalam beberapa kasus malah mengubah keuntungan menjadi kerugian.

Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut bergantung pada berbagai factor lain. Penanaman modal yang dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi, riset dan pengembangan, marketing, keuangan, inventori, demikian juga kemampuan, visi, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Belum lagi faktor kestabilan ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Faktor- faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian.

Mungkin saja diakui bahwa modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan. Akan tetapi, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis. (Muhammad Syafii Antonio, 2001:74).

  1. Teori Nilai Uang Pada Masa Mendatang Lebih rendah Dibanding Masa Sekarang

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa manusia pada dasarnya lebih mengutamakan kehendaknya sekarang dibandingkan kehendaknya dimasa depan. Manusia dianggap akan mengedepankan kepuasan untuk masa sekarang. Kalangan inilah yang menjelaskan fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal dengan “menurunnya nilai barang diwaktu mendatang dibanding dengan nilai barang diwaktu kini” Anwar Iqbal Qureshi dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:74). Singkatnya, mereka menganggap bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan  atau penukaran barang diwaktu yang akan datang. Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebut tiga alasan mengapa nilai barang diwaktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagia berikut:

  1. Keuntungan dimasa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
  2. Kepuasan terhadap kehendak atau keingian masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang.
  3. Kenyataannya,barang-barang pada waktu kini lebih pentinng dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinnggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Alasan-alasan tersebut meyakinkan mereka bahwa keuntungan pasti masa kini jelas diutamakan daripada keuntungan pada masa yang akan datang. Dengan demikin, modal yang dipinjamkan kepada seseorang pada saat sekarang lebih bernilai disbanding uang yang akan dikembalikan beberapa tahun kemudian. Bunga, menurut paham ini, merupakan nilai lebih yang ditambahakan pada modal yang dipinjamkan agar nilai pembayarannya sama dengan nilai modal pinjaman semula. Dengan kata lain, bunga serupa dengan perbedaan psikologis barang-barang masa kini dengan barang-barang pada masa yang akan datang. Bukan perbedaan  ekonomis (Muhammad Syafii Antonio, 2001:74).

  1. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan, Dawam Raharjo dalam (Muhammad Syafii Antonio, 2001:76). Argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi  hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Demikian juga, kita tidak boleh menutup  kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syariah seperti ba’i al-murabahah, ba’i as-salam, musyarakah, dan mudharabah terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi- transaksi tersebut memiliki return yang melebihi tingkat inflasi.

Lebih lanjut, islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensioanal terdapat motif profit-talking dan inflasi, dalam syariah Islam disamping dua hal tersebut ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan aset (Muhammad Syafii Antonio, 2001:76).

  1. Bagi Hasil (Profit Sharing)

Sebagai alternatif sistem bunga dalam transaksi muamalah, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit sharing) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini dapat berbentuk seperti al- musyarakah, al- mudharabah, al-muzara’ah, dan al- musaqah. Al- musyarakah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu diaman masing-masing pihak memberikan konribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa kentungan dan resiko akan ditangung bersama sesuai kesepakatan, al- mudharabah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan al-muzara’ah, itu diterapkan dalam bentuk kerjasama dalam pengolaan  pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, sedangkan al- musaqah si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

 

Daftar Pustaka

Abū Zahrah, Muhammad. 1399 H/ 1980 M. Buhūsu fi al-Ribā, cet.1, Bairut: Dār al-Buhus alIlmīyah.

Syafii Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Bandung : Gema Insani.

Nausiton, Khoiruddin. 1996. Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMia.

https: p3m.stainkudus.ac.id. Diakses pada 12 April 2018.

www.ejournal.stainpamekasan.ac.id. Diakses pada 12 April 2018.

News Feed