by

Memahami Konsep Herd Immunity dan New Normal

Oleh Yadi Suryadi, M.Pd.I*

DALAM rentang waktu tiga bulan (Maret-Mei 2020) ini, masyarakat kita dikenalkan dengan banyak istilah dan kosakata “baru”, baik yang berbahasa Indonesia serapan maupun bahasa asing (Inggris). Kosakata baru tersebut misalnya: karantina, webinar, daring, luring, masker, pembatasan sosial berskala besar, pandemi, donasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga kosakata dari bahasa asing seperti: hand sanitizer, disinfectan, lockdown, social distancing, physical distancing, work from home, rapid test hingga yang terakhir viral yakni istilah herd immunity dan new normal. Lalu apa maksud dari kedua istilah yang disebut terakhir?

Setelah beberapa hari yang lalu muncul tanda pagar (tagar) #IndonesiaTerserah di twitter yang merupakan ekspresi kekecewaan tenaga medis, baik kepada pemerintah yang dinilai plinplan maupun kepada warga masyarakat yang dianggap mbalelo, abai terhadap aturan. Tagar itu dipicu oleh viralnya foto dan video berjubelnya warga di bandara dan pusat perbelanjaan, juga oleh rencana pengumuman pemerintah tentang kebijakan pelonggaran PSBB.

Sambil menunggu vaksin -yang konon paling cepat baru akan ditemukan 1 tahun ke depan-, beredarlah isu herd immunity yaitu dengan menginfeksi masyarakat secara langsung. Dari infeksi ini, hanya 2 kemungkinan yang akan terjadi yaitu pertama, bertahan hidup (kebal terhadap penyakit), dan kedua meninggal bagi yang tidak kuat.

Ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mudah beradaptasi. Singkatnya, wabah ini merupakan seleksi alam. Yang kuat akan bertahan hidup, yang lemah akan tereliminasi.

Sisi negatif herd immunity, akan terjadi pengurangan populasi manusia secara signifikan. Kematian massal dan rumah sakit akan super kewalahan. Sisi lainnya, manusia akan segera mengakhiri pandemi ini, sehingga terbentuknya manusia baru yang kebal penyakit dan ekonomi negara tidak akan lumpuh.

Rencana pelonggaran PSBB di Indonesia memunculkan dugaan oleh sebagian masyarakat bahwa pemerintah tengah menerapkan kebijakan herd immunity. Namun, dugaan tersebut tidak berdasar, dan terbukti pemerintah Indonesia tidak pernah berpikir menerapkan herd immunity.

Herd Immunity sendiri dideskripsikan sebagai kondisi dimana sebuah populasi manusia sudah cukup kebal terhadap penyakit, dan dengan demikian dapat menghambat penyebaran infeksi. Atau dengan kata lain, herd immunity yaitu upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh. Namun, penerapan konsep herd immunity mendapat kritikan keras dari para ahli kesehatan, karena bisa menimbulkan banyak kematian dalam proses mencapai kekebalan tersebut.

Isu penerapan herd immunity sebenarnya telah muncul sejak awal kemunculan kasus virus corona di Indonesia. Dugaan tersebut lebih disebabkan oleh kurang tegasnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19, seperti keengganan untuk menerapkan lockdown secara nasional ataupun wacana pelonggaran PSBB akhir-akhir ini.

Herd immunity dan istilah new normal yang digulirkan oleh pemerintah adalah dua hal yang berbeda. New normal berlaku jika nanti sudah dikurangi pembatasannya, maka akan mengadopsi perilaku hidup yang berbeda agar menekan risiko penularan virus, seperti selalu pakai masker, dan lain-lain. Itu pun akan dilakukan secara bertahap, setelah pesyaratan pelonggaran terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yang Mulia Presiden dengan pidatonya berjudul “Berdamai dengan Corona” yang sempat viral itu. Tafsir episode kedua terhadap ucapan presiden pun menyeruak, memancing para pakar untuk angkat bicara tentang makna berdamai dengan corona. Hingga akhirnya muncullah istilah new normal ini.

Tampaknya terdapat tarik ulur kepentingan dengan ekonomi nasional. Pemerintah tidak bisa memprediksi kapan wabah ini usai. Hingga pada Jumat (15/05) lalu, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “tatatan kehidupan baru”.

Protokol new normal akan mengatur kehidupan masyarakat ketika berkumpul di luar rumah, mulai dari beribadah secara bersama-sama, makan di restoran, hingga berkumpul menghadiri acara publik.

Sebelum rapat kabinet tentang new normal pada 18 Mei 2020, pemerintah sudah beberapa kali menyinggung pelonggaran pembatasan, misal dengan memperbolehkan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali bekerja, serta memperbolehkan kelompok masyarakat tertentu untuk mudik.

Terakhir, MUI mempersilahkan warga melaksanakan salat idulfitri, sepanjang wilayah tersebut masuk kawasan “zona hijau”. Tampaknya pemerintah dan MUI khawatir, jika masyarakat terus menerus ditekan, maka akan terjadi chaos, bahkan konflik sosial dalam skala besar. Sebab pembatasan sudah masuk pada hal-hal fundamental seperti ekonomi dan keagamaan. Pemerintah pun berhitung: pemasukan untuk APBN tiada, tapi pengeluaran luar biasa. Jika dibiarkan, negara bisa lumpuh.

Jadi, siapkah kita memasuki era new normal?

*) Dosen dan pegiat literasi IAI Cirebon

News Feed