by

Maqashid Syari’ah sebagai Metode Penetapan Hukum Islam

Maqashid Syari’ah sebagai Metode Penetapan Hukum Islam

Oleh Masyhari, Lc, M.H.I

 

Maqashid asy-syariah diartikan sebagai tujuan (misi) yang hendak dicapai di balik ketentuan hukum syariat, baik yang bersifat komunal-universal (kulliyyah) ataupun partikular (juz’iyyah), demi terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia yang menjadi objek hukum syariat. Hal ini sebagaimana dengan yang diungkapkan Ibnu Âsyûr yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuan syariat yaitu makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan pembuat syariat dalam setiap atau mayoritas ketetapan hukum-Nya (Abdul Majid an-Najjâr, 2008: 16).

Setiap produk hukum dibuat dan ditetapkan tentu memiliki tujuan dan misi yang hendak dicapai. Bila suatu hukum dibuat tanpa memperhatikan goal (tujuan akhir) yang hendak dicapai, hukum tersebut akan kering dari makna dan guna. Hal ini sebagaimana pernyataan an-Najjâr bahwa mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari undang-undangan adalah suatu keharusan, khususnya bagi yang bergelut dan berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang (legislative) dan dalam penerapannya (executive). Karena dengan mengetahui maksud tersebut seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapakannya dengan benar dan tepat (Abdul Majid an-Najjar, 2008): 18-19). Sebaliknya, tegas an-Najjâr, apabila tujuan tidak diketahui secara jelas, maka produk hukum tersebut bisa kehilangan arahnya, terlebih lagi dalam tataran praktiknya. Dengan demikian, undang-undang atau hukum syariat akan kehilangan misi yang sebenarnya, dan pada akhirnya, goal yang hendak dicapai oleh pembuat aturan tidak akan tercapai (2008: 19).

Bila mengetahui tujuan aturan secara umum sangat penting, maka mengetahui tujuan dan hikmah hukum Islam (syarî’ah) yang bersumber dari Allah SWT ketika melakukan ijtihad teoritis dan praktis lebih penting dan mendesak lagi. Hal ini melihat bahwa, sebagaimana diketahui, syariat Islam telah sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah. Dengan demikian, tertutup pula kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syariat itu (maqâshid asy-syarî’ah) dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat dalam melakukan ijtihad hukum Islam dalam segi teoritis, maupun aplikasinya secara praktis (2008: 19).

Hal ini terlebih dalam era kontemporer, dimana problematika dalam kehidupan umat manusia tiada pernah ada habisnya. Tidak jarang, sejumlah permasalahan telah ada status hukumnya, namun tidak sedikit terjadi perbedaan pandangan antara ulama klasik dalam permasalahan tersebut dengan sudut pandang dan argumentasi masing-masing. Demikian ini maklum, karena status hukum permasalahan tersebut didapatkan melalui proses ijtihad, yang bersifat zhannî. Sangat jarang, dalam kebanyakan kasus hukum Islam, yang disepakati secara bulat (al-mujma’ ‘alaîh), dibandingkan yang diperselisihkan. Bahkan, banyak masalah yang dianggap sebagaian kalangan sebagai ijmak, ternyata setelah diteliti masih diperselisihkan.

Maqâshid asy-syarî’ah bertolak pada prinsip teologis yang telah menjadi doktrin di kalangan mayoritas ulama bahwa hukum-hukum syariat ditetapkan dengan memiliki tujuan, baik tujuan tersebut bersifat qath’i ataupunzhanni (Abdul Majid an-Najjâr, 1987: 119). Abdurrahman Bâ Bakr (Dirâsât Tathbîqiyyah haula Falsafah al-Maqâshid fi as-Syarî’ah al-Islâmîyah, 2002: 31) dan Jasser Audah (Fiqh al-Maqâshid, 2007: 5) menyebutkan bahwa segnifikansi maqâshid asy-syarî’ah dalam berijtihad tergambar dari legitimasi Rasulullah terhadap pemahaman dan perbuatan sahabat dalam kisah shalat Ashar di Bani Quraizhah berikut:

عن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: “لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ”. فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: “لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا”. وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذلِكَ فَذُكِرَ لِلنَبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia berkata, “Tatkala kembali dari perang Ahzab, Nabi saw bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melaksanakan salat Ashar kecuali di Bani Quraidhah.” Lantas, tatkala sebagian dari sahabat telah mendapati waktu shalat Ashar, sementara mereka masih di perjalanan, sebagian dari mereka pun berkata, “Kami tidak akan melaksanakan salat Ashar hingga sampai Bani Quraidhah.” Sebagian lagi berkata, “Bahkan, kami akan shalat sekarang. Yang beliau kehendaki bukanlah begitu (secara tekstual).” Kemudian kisah tersebut pun disampaikan kepada Nabi Saw. Lantas beliau tidak bersikap keras terhadap salah satu di antara mereka.” (HR. Al-Bukhari Nomor 894 dan Muslim Nomor 3317)

Demikian jelaslah urgensi maqâshid asy-syariah bagi manusia, khususnya bagi praktisi hukum Islam, dai dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Terlebih bagi seorang mujtahid, karena mujtahid laksana Nabi SAW (asy-Syathibi, 2003: 4/244), baginya realisasi terhadap maqâshid asy-syariah tidak dapat terelakkan lagi.

Realisasi terhadap maqâshid merupakan garansi terhadap keberlangsungan dan kontinuitas hukum syariat Islam, juga untuk menghadirkan risalah ini bagi generasi-generasi masa depan yang hadir jauh setelah masa kenabian. Sebab jumlah teks syariat terbatas, sementara peristiwa dan kejadian hukum selalu terbarukan. Sehingga, tidak mempertimbangkan maqâshid sebagai tujuan dan sasaran merupakan pengabaian dan sekaligus penodaan terhadap agama. Tidak memperhatikan maqâshid juga berarti telah menganggap bahwa agama bersifat statis, kaku, usang dan ketinggalan zaman. Ini senada dengan pandangan al-Qarâfi yang menyebut sikap statis dan kaku di hadapan teks-teks syariat sebagai sebuah kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan terhadap tujuan-tujuan para ulama salafush-shalih (Abdurrahman Babakr, 2002: 33-34).

Urgensi mengetahui maqâshid asy-syarî’ah bagi seorang mujtahid dalam hukum Islam menurut an-Najjâr sangat segnifikan dalam dua ranah, yaitu (1) dalam memahami hukum syariat; dan (2) dalam mengaplikasikan hukum tersebut dalam tataran realitas (membumikan hukum). Terkait dengan pemahaman terhadap hukum, maqâshid asy-syarî’ah banyak membantu dalam menghasilkan hukum syaraiat dari dalil-dalilnya, dimana tujuan-tujuan syariat yang telah diketahui akan dapat menguatkan dan mengunggulkan suatu status hukum di atas status hukum laiannya ketika mujtahid dihadapkan pada teks-teks syariat yang zhanni ad-dilâlah (spekulatif-hipotetik). Selain itu, maqâshid asy-syarî’ah juga penting sekali dalam mengidentifikasi dan menyingkap hukum melaluiqiyâs. Sebab qiyâs berpedoman pada pengetahuan terhadap ‘illah. Sementara ‘illah tiada lain adalah tujuan syariat yang bersifat parsial. Sehingga, penetapan hukum syariat yang berdasarkan qiyâs sangat bergantung pada pengetahuan terhadap maqâshid asy-syarî’ah (an-Najjâr, 2008: 19).

Selain itu, maqâshid asy-syarî’ah bisa menjadi parameter untuk menghasilkan hukum, seperti dalam menerima atau menolak riwayat atsar Hadits, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dalam menolak riwayat Ibnu Umar bahwa mayat disiksa akibat tangisan keluarganya, berdasarkan firman Allah SWT QS al-An’am [6]: 164, bahwa manusia tidak disiksa akibat perbuatan yang dilakukan orang lain (an-Najjâr, 2008: 20, 35).

Adapun terkait dengan penerapan hukum dalam tataran realitas, tergambar dalam keputusan Umar bin al-Khattab yang menunda hukum potong tangan bagi pencuri pada musim paceklik. Diketahui bahwa tujuan hukum potong tangan adalah untuk menjaga harta, yang merupakan tujuan dharûri. Tetapi, bila potong tangan diterapkan saat itu, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebab pencurian tersebut adalah karena terpaksa, yaitu untuk menjaga nyawa (hifzh an-nafs) yang juga dalam tujuan dharûrî (an-Najjâr, 2008: 20).

Para ulama sepakat, bahwa permasalah yang bersifat zhannî adalah termasuk ranah ijtihad, sebagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qaradhâwi dalam al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islâmiyyah (1996: 178) bahwa hukum yang berasal dari dalil zhannî (bersifat spekulatif-hipotetik), baik dalam segi tsubût ataupun dilâlah-nya, bisa dikaji ulang dan dilihat kembali, apakah status hukumnya sesuai dengan kondisi kekinian dan kesinian atau tidak. Untuk era kini, di antara model ijtihad yang bisa dilakukan, menurut al-Qaradhawi adalah ijtihad intiqâ’i, yaitu dengan menimbang-nimbang antara pendapat ulama yang ada dan mentarjîh dalil yang dipakai, baik dalil tekstual atau metodologis, lantas dipilih mana di antara pendapat tersebut yang lebih kuat argumentasi dan dalilnya, berdasarkan parameter tarjîh. Parameter tarjîh yang dimaksud di antaranya: 1) lebih sesuai dengan kondisi masa kini; 2) lebih manusiawi; 3) lebih dekat dengan prinsip kemudahan Islam; 4) lebih sesuai denganmaqâshîd asysyarî’ah; dan 5) lebih dekat dengan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan pada mereka. Karena suatu keputusan hukum, tidak dipungkiri, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim dalam I’lâm al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (1379: 3/11) bisa bertransformasi sebab ada perubahan waktu, tempat, niat, kondisi dan adat-istiadat. Di sinilah peran maqâshid asy-syarî’ah sebagai salah satu metode dalam menimbang dan memilih (at-tarjîh al-maqâshîdî) di antara beberapa pendapat yang berbeda di antara para ulama dalam suatu permasalahan.

Namun, perlu digaris bawahi di sini, bahwa tidak boleh menempatkan permasalahan zhannî ke dalam qath’î,sebagaimana kita tidak boleh mengklaim suatu permasalahan telah terjadi ijmak, padahal ternyata masalah tersebut masih diperdebatkan. Sangat tidak tepat bila kita menggunakan klaim ijmak sebagai senjata untuk menakut-nakuti orang yang melakukan ijtihad (al-Qaradhâwi, 1996:179). Wallahu a’lam bi ash-shawâb

Referensi:

Yusuf al-Qaradhawi.1996. Al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al-Islâmiyyah. Kuwait: Dâr al-Qalam

Abdul Majîd an-Najjâr. 1987. Al-Khilâfah al-Insâniyyah baina al-‘Aql wa al-Wahy. Beirût: Dâr al-Gharb al-Islâmî

________________. 2008. Maqâshid asy-Syari’âh bi Ab’âd Jadîdah. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî

Abdurrahman Bâ Bakr. 2002. Dirâsât Tathbîqiyyah haula Falsafah al-Maqâshid fi as-Syarî’ah al-Islâmîyah

Jasser Audah. 2007. Fiqh al-Maqâshid: Inâthah al-Ahkam asy-Syar’iyyah bi Maqâshidihâ. Virginia: IIIT

News Feed