IMF mengatakan inflasi telah turun dari 70 persen, ekonomi berkembang pada paruh kedua tahun 2023.

Situasi ekonomi di Sri Lanka yang dilanda utang mulai membaik secara bertahap setelah krisis ekonomi terburuknya terjadi dua tahun lalu, kata Dana Moneter Internasional (IMF).

Inflasi telah turun dari puncaknya sebesar 70 persen pada tahun 2022 menjadi 5,9 persen pada bulan lalu dan perekonomian negara tersebut berkembang pada paruh kedua tahun lalu setelah mengalami kontraksi selama satu setengah tahun, kata IMF pada hari Kamis.

Ekspansi ekonomi Sri Lanka tahun-ke-tahun pada kuartal ketiga tahun 2023 adalah 1,6 persen, dan pada kuartal keempat 4,5 persen, kata IMF.

Krisis ekonomi pada awal tahun 2022 menyebabkan rakyat Sri Lanka menderita kekurangan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik yang parah, sehingga memicu protes keras yang berujung pada pemecatan Presiden Gotabaya Rajapaksa.

Negara kepulauan di Samudra Hindia ini mengumumkan kebangkrutan pada bulan April 2022 dengan utang lebih dari $83 miliar – lebih dari setengahnya berasal dari kreditor asing.

Sri Lanka meminta bantuan IMF untuk menyelamatkan perekonomian dan mendapatkan paket dana talangan tahun lalu.

Berdasarkan program dana talangan empat tahun yang ada saat ini, IMF akan mengucurkan dana sebesar $2,9 miliar secara bertahap setelah melakukan tinjauan dua kali setahun mengenai apakah negara tersebut menerapkan reformasi ekonomi yang diperlukan.

Negara ini telah menerima dua pembayaran sejauh ini dan juga telah menerima janji pengampunan utang dari kreditor besar seperti India, Jepang dan Tiongkok. Pemerintah juga sedang melakukan pembicaraan dengan kreditor swasta.

Pada hari Rabu, IMF mengatakan tim pejabatnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang Sri Lanka mengenai peninjauan kedua reformasi ekonomi.

Setelah perjanjian tersebut disetujui oleh dewan eksekutif IMF, Sri Lanka akan memiliki akses terhadap bantuan tahap terbaru sebesar $337 juta, dengan total total bantuan sejauh ini sekitar $1 miliar.

Pada Juli 2022, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe diangkat sebagai presiden.

Sejak itu, ia berhasil memulihkan listrik, dan kekurangan kebutuhan pokok telah banyak berkurang. Mata uang Sri Lanka menguat, dan suku bunga turun menjadi sekitar 10 persen.

Namun, Wickremesinghe menghadapi kemarahan masyarakat atas pajak yang besar dan tingginya biaya hidup.

Meskipun indikator perekonomian membaik dan kekurangan pangan terburuk telah berkurang, masyarakat Sri Lanka telah kehilangan daya beli karena pajak yang tinggi dan devaluasi mata uang. Pengangguran masih tetap tinggi karena industri-industri yang sempat terpuruk pada puncak krisis belum kembali pulih.